Judul : Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana
link : Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana
Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana
Jakarta, -- Sekitar dua pekan lalu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni resmi merilis 10 program unggulan yang mereka janjikan bila terpilih. Salah satu program yang paling menjadi sorotan adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat dalam berbagai kategori.
Inti dari program itu adalah keinginan untuk memberikan uang kepada masyarakat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pada Minggu (13/11), Agus menjelaskan tiga kategori bantuan dana itu saat pidato politik di GOR Yos Sudarso, Jakarta Pusat.
Bantuan dana pertama yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan bantuan dana bergulir. Agus-Sylvi akan memberikan dana sebesar Rp50 juta untuk satu unit usaha. Untuk tahap awal mereka akan mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun. Mereka berharap bisa membangun dan mengembangkan 20 ribu unit usaha baru.
Bantuan dana kedua yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan Bantuan Langsung Sementara (BLS). Setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta per tahun. Mereka mengalokasikan dana sebesar Rp650 miliar per tahun. Dengan harapan bisa diberikan kepada lebih dari 128 ribu keluarga yang kurang mampu.
Bantuan dana ketiga yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan program pemberdayaan komunitas. Setiap tahun mereka akan memberikan dana sebesar Rp1 miliar per Rukun Warga (RW) per tahun. Dana itu digunakan untuk pemberdayaan komunitas yang berkecimpung dalam lingkup Rukung Tetangga (RT) dan RW.
Jika diperhatikan, bantuan dana ketiga adalah bantuan yang paling mengeluarkan banyak uang. Berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 2.720 RW di Jakarta. Dengan demikian Agus-Sylvi harus mengambil dana kurang lebih sebanyak Rp2,7 triliun dari APBD.
Gagasan program Agus-Sylvi ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan ada yang mengapresiasi. Namun tak sedikit yang mengkritiknya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bantuan dana yang digagas Agus-Sylvi sangat mungkin untuk dilakukan. Menurutnya DKI memiliki APBD yang sangat besar. Situs apbd.jakarta.go.id melansir APBD DKI Jakarta 2016 mencapai Rp 67 triliun.
"Sekarang saja Ahok (Basuki Tjahja Purnama) cuma memakai kurang dari 50 persen (APBD)," kata Pambagio saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Senin (14/11).
Menurut Pambagio masalah bantuan dana pemberdayaan komunitas ini bukan terletak pada biaya. Tetapi terletak pada jumlah besar yang berada di tangan masyarakat. Dengan pengawasan yang kurang ketat, kemungkinan dana yang diberikan akan berakhir sia-sia.
"Hindari pemberian bantuan secara tunai. Pasti menguap," kata Pambagio.
Agus mengklaim mendapat serangan dari beberapa pihak terkait beberapa program bantuan dana yang ia rencanakan. Termasuk bantuan dana untuk pemberdayaan komunitas.
Banyak yang menilai program bantuan seperti itu hanya pemborosan belaka. Namun Agus tidak berpikir demikian. Menurutnya, komunitas merupakan garda terdepan yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu komunitas layak dibantu karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing.
"Untuk itu, kami akan menjalankan program pemberdayaan komunitas dan menjadikannya sebagai basis pembangunan Jakarta," kata Agus pada Minggu (13/11).
Pambagio tidak sependapat dengan pernyataan Agus. Menurutnya, pembangunan kota Jakarta dengan melibatkan komunitas tidak melulu harus menggunakan uang tunai. Masih ada cara lain untuk melibatkan komunitas tanpa uang tunai.
Pambagio juga menilai bahwa program itu tidak jauh berbeda dengan program dana desa. Program dana desa sendiri dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak April lalu. Setiap desa diberikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan.
Sependapat dengan Pambagio, pengamat politik Karyono Wibowo menyampaikan pendapat serupa. Selain mirip dengan program dana desa, ia menilai program ini sebagai kampanye belaka.
"Program satu miliar itu lebih kepada janji politik. Slogan kampanye yang sekadar janji dengan tujuan menarik simpati pemlih," kata Karyono saat dihubungi CNNIdonesia.com.
Karyono menjelaskan bahwa Agus kebingungan untuk mencari program lain. Pasalnya, ada program yang serupa dengan pasangan calon lain. Oleh karena itu, ia membuat program alternatif lain yang ternyata tidak jauh berbeda pula dengan program dana desa.
Karyono juga menilai program bantuan dana untuk pemberdayaan komunitas itu tidak rasional. Jika Agus mengklaim komunitas pelu dilibatkan dalam pembangunan Jakarta, Karyono tidak berpikir demikian.
"Komunitas yang mana, tidak semua komunitas berkaitan dengan pembangunan. Jangan-jangan digunakan untuk yang tidak produktif," kata Karyono.
Jika Agus-Sylvi terpilih dan benar akan menjalankan program ini, menurut Karyono implementasinya tidak akan mudah. Selain berpeluang gagal, program ini bisa menjadi sarang korupsi di ruang lingkup warga.
"Dana APBD kan alokasinya untuk berbagai macam pembangunan, tidak hanya RW saja. Kalau program ini berjalan, peluang terjadinya korupsi cukup besar dan banyak uang menguap," kata Karyono.
Pada Minggu (13/11), Agus menjelaskan tiga kategori bantuan dana itu saat pidato politik di GOR Yos Sudarso, Jakarta Pusat.
Bantuan dana pertama yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan bantuan dana bergulir. Agus-Sylvi akan memberikan dana sebesar Rp50 juta untuk satu unit usaha. Untuk tahap awal mereka akan mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun. Mereka berharap bisa membangun dan mengembangkan 20 ribu unit usaha baru.
Bantuan dana kedua yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan Bantuan Langsung Sementara (BLS). Setiap kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp5 juta per tahun. Mereka mengalokasikan dana sebesar Rp650 miliar per tahun. Dengan harapan bisa diberikan kepada lebih dari 128 ribu keluarga yang kurang mampu.
Bantuan dana ketiga yang diberikan kepada masyarakat disebut dengan program pemberdayaan komunitas. Setiap tahun mereka akan memberikan dana sebesar Rp1 miliar per Rukun Warga (RW) per tahun. Dana itu digunakan untuk pemberdayaan komunitas yang berkecimpung dalam lingkup Rukung Tetangga (RT) dan RW.
Jika diperhatikan, bantuan dana ketiga adalah bantuan yang paling mengeluarkan banyak uang. Berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 2.720 RW di Jakarta. Dengan demikian Agus-Sylvi harus mengambil dana kurang lebih sebanyak Rp2,7 triliun dari APBD.
Gagasan program Agus-Sylvi ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan ada yang mengapresiasi. Namun tak sedikit yang mengkritiknya.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bantuan dana yang digagas Agus-Sylvi sangat mungkin untuk dilakukan. Menurutnya DKI memiliki APBD yang sangat besar. Situs apbd.jakarta.go.id melansir APBD DKI Jakarta 2016 mencapai Rp 67 triliun.
"Sekarang saja Ahok (Basuki Tjahja Purnama) cuma memakai kurang dari 50 persen (APBD)," kata Pambagio saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Senin (14/11).
Menurut Pambagio masalah bantuan dana pemberdayaan komunitas ini bukan terletak pada biaya. Tetapi terletak pada jumlah besar yang berada di tangan masyarakat. Dengan pengawasan yang kurang ketat, kemungkinan dana yang diberikan akan berakhir sia-sia.
"Hindari pemberian bantuan secara tunai. Pasti menguap," kata Pambagio.
Agus mengklaim mendapat serangan dari beberapa pihak terkait beberapa program bantuan dana yang ia rencanakan. Termasuk bantuan dana untuk pemberdayaan komunitas.
Banyak yang menilai program bantuan seperti itu hanya pemborosan belaka. Namun Agus tidak berpikir demikian. Menurutnya, komunitas merupakan garda terdepan yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu komunitas layak dibantu karena mereka memiliki kebutuhan masing-masing.
"Untuk itu, kami akan menjalankan program pemberdayaan komunitas dan menjadikannya sebagai basis pembangunan Jakarta," kata Agus pada Minggu (13/11).
Pambagio tidak sependapat dengan pernyataan Agus. Menurutnya, pembangunan kota Jakarta dengan melibatkan komunitas tidak melulu harus menggunakan uang tunai. Masih ada cara lain untuk melibatkan komunitas tanpa uang tunai.
Pambagio juga menilai bahwa program itu tidak jauh berbeda dengan program dana desa. Program dana desa sendiri dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak April lalu. Setiap desa diberikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan.
Sependapat dengan Pambagio, pengamat politik Karyono Wibowo menyampaikan pendapat serupa. Selain mirip dengan program dana desa, ia menilai program ini sebagai kampanye belaka.
"Program satu miliar itu lebih kepada janji politik. Slogan kampanye yang sekadar janji dengan tujuan menarik simpati pemlih," kata Karyono saat dihubungi CNNIdonesia.com.
Karyono menjelaskan bahwa Agus kebingungan untuk mencari program lain. Pasalnya, ada program yang serupa dengan pasangan calon lain. Oleh karena itu, ia membuat program alternatif lain yang ternyata tidak jauh berbeda pula dengan program dana desa.
Karyono juga menilai program bantuan dana untuk pemberdayaan komunitas itu tidak rasional. Jika Agus mengklaim komunitas pelu dilibatkan dalam pembangunan Jakarta, Karyono tidak berpikir demikian.
"Komunitas yang mana, tidak semua komunitas berkaitan dengan pembangunan. Jangan-jangan digunakan untuk yang tidak produktif," kata Karyono.
Jika Agus-Sylvi terpilih dan benar akan menjalankan program ini, menurut Karyono implementasinya tidak akan mudah. Selain berpeluang gagal, program ini bisa menjadi sarang korupsi di ruang lingkup warga.
"Dana APBD kan alokasinya untuk berbagai macam pembangunan, tidak hanya RW saja. Kalau program ini berjalan, peluang terjadinya korupsi cukup besar dan banyak uang menguap," kata Karyono.
Demikianlah Artikel Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana
Sekianlah artikel Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Mengukur Program Bantuan Dana Agus Yudhoyono-Sylviana dengan alamat link http://batanguntukindonesia.blogspot.com/2016/11/mengukur-program-bantuan-dana-agus.html
0 comments: